BPS Indonesia – Lembaga Penyedia Data Statistik

Ilustrasi bps indonesia

Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia atau BPS Indonesia merupakan pengembangan dari Biro Pusat Statistik. Sebagai penyedia data statistik dasar, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia merupakan lembaga pemerintah non departemen.

Apa Itu BPS Indonesia?

Segala data statistik dasar yang telah dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia ini bisa dipergunakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya secara nasional. Tentu saja dalam mengolah seluruh data statistik dasar ini sebagai bagian dari rumusan kebijakan makro, ada hal-hal tertentu yang diperbolehkan untuk tetap menjadi rahasia dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia ini. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia tidak saja didukung oleh petugas-petugas dan perwakilan yang ada di setiap kota dan kabupaten bahkan sampai ke tingkat kecamatan, namun juga dibutuhkan banyak tenaga sebagai Mitra Statistik.

Selain itu setiap tahun diperlukan profesional dalam bidang statistika yang terampil. Untuk keperluan hal tersebut Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia sebagai lembaga pemerintah non departemen, memiliki sekolah tinggi yang khusus membuka jurusan statistik yaitu Sekolah Tinggi Statistika Indonesia.

Tugas besar yang terus dilakukan secara periodik setiap sepuluh tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia adalah kegiatan sensus. 

Selain melakukan kegiatan besar yakni sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia juga melakukan kegiatan publikasi statistika baik secara nasional maupun daerah. Selain itu untuk menunjang pemerintah dalam mengambil kebijakan, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia juga melakukan analisis dari data statistik yang ada.

Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia ini bukan saja pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang tapi juga memerlukan dukungan dana yang besar pula. 

Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia tidak saja berada di pusat tapi juga ada di setiap provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Namun demikian karena Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia termasuk ke dalam instansi vertikal, keberadaan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia di daerah baik di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, bukan merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia yang berada di daerah merupakan perpanjangan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia Pusat yang ada di daerah. Tugas utama dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia di daerah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan setiap kegiatan statistik secara nasional.

Dengan demikian setiap hasil atau data yang diperoleh dari daerah oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia yang ada di daerah, tidak bisa diintervensi oleh pemerintah daerah, dengan alasan apapun.

Dasar hukum Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia yang dulu bernama Biro Pusat Statistik ini mengacu kepada Undang Undang No. 6/1960 yakni peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan sensus serta Undang Undang No.7/1960 tentang statistik. Kemudian pada 1997 kedua undang undang tersebut diganti dengan Undang Undang No.16/1997 tentang statistik. Melalui undang-undang ini pula secara formal, Biro Pusat Statistik Indonesia berubah menjadi Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia.

Untuk menggunakan data statistik yang telah diolah dan dianalisis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia, bisa menghubungi Sub Direktorat Layanan dan Promosi Statistik. Data yang bisa diperoleh dari Sub Direktorat Layanan dan Promosi Statistik ini bisa diperoleh dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

Untuk berhubungan dengan Sub Direktorat Layanan dan Promosi Statistik, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia, terutama yang berkaitan dengan data statistik bisa menghubunginya di Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta, telpon 021-350 7057 atau  021-381 0291 dan melalui fax 021-385 7046.

Selain itu data statistik yang telah dipublikasikan bisa diperoleh pula di Perpustakaan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia di alamat tersebut tadi. Perpustakaan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia ini dibuka untuk umum dari jam 08.30 sampai dengan 15.30 WIB.

Fungsi, Tugas dan Kewenangan BPS Indonesia

Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia sebagai lembaga pemerintah non departemen, bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Dengan tugas secara legal formal yang mendasari tugas, fungsi dan wewenang dari Badan Pusat Statistik ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI No. 103/2001.

Ini adalah Keppres perubahan dari Keppres sebelumnya. Namun demikian dalam menjalankan tugasnya, sekalipun tetap mengacu kepada Keputusan Presiden RI No. 103/2001, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintah non departemen ini tetap harus senantiasa mengacu kepada etika dan prinsip-prinsip masalah perstatistikan seperti tercantum pada United Nations Fundamental Principles of Official Statistics.

Yang menjadi tugas pokok dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia adalah bagaimana melaksanakan kegiatan di bidang statistik sebagaimana yang telah ditugaskan oleh pemerintah sebagai lembaga non departemen sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan di dalam perundang-undangan.

Sementara fungsi dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia sebagai lembaga non departemen antara lain menyelenggarakan kegiatan statistik dasar, mengkaji dan menyusun kebijakan nasional sesuai dengan bidang garapannya yaitu kegiatan di bidang statistik.

Selain itu fungsi dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia adalah mengkoordinasikan setiap kegiatan fungsional dalam kaitannya dengan setiap pelaksanaan tugas dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia itu sendiri, memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap kegiatan dari berbagai instansi pemerintah terutama pada bidang yang berkaitan langsung dengan aktivitas statistik.

Fungsi terakhir dari Badan Pusat Statitistik Indonesia adalah melakukan pembinaan dan pelayanan bidang administrasi umum baik yang menyangkut masalah organisasi dan tata laksana, yang menyangkut umum dan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum, masalah kepegawaian, keuangan, persandian maupun yang menyangkut masalah kearsipan.

Selain memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Badan Pusat Statistik sebagai lembaga pemerintah non departemen juga diberi kewenangan secara khusus dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan dari Badan Pusat Statistik ini antara lain menyusun secara makro rencana nasional sesuai dengan fungsi dan tugas, lalu membuat rumusan kebijakan di bidang statistik sebagai pendukung pada rencana makro pembangunan nasional dan menetapkan sistem informasi yang sesuai untuk bidang kajian statistik.

Selain itu Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia juga diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan statistik nasional, membuat rumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk bidang statistik serta kewenangan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Fungsi, tugas dan kewenangan dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia sebagai lembaga non departemen diatur agar lembaga tersebut dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan statistik secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan.

Produk Akhir BPS Indonesia

Sebagai lembaga pemerintah non departemen, Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS Indonesia secara rutin dalam setiap sepuluh tahun menyelenggarakan kegiatan sensus. Kegiatan sensus sepuluh tahunan ini menghasilkan produk yang sangat diperlukan untuk pembangunan antara lain sensus penduduk, sensus pertanian dan sensus ekonomi.

Kegiatan masing-masing sensus tersebut dilaksanakan dalam tahun yang berbeda. Sensus penduduk dilaksanakan pada tahun yang berakhiran angka 0, lalu sensus ekonomi dilaksanakan pada setiap tahun berakhiran angka 6 dan sensus pertanian dilaksanakan pada setiap tahun yang berakhiran angka 3.

Sekalipun BPS Indonesia telah memiliki perwakilan di setiap kota dan kabupaten, lalu ada petugas sampai di tingkat kecamatan yang dikenal dengan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), tetap saja pada setiap penyelenggaraan sensus, BPS Indonesia selalu menambah para petugas sensud. Petugas tersebut vdatang dari berbagai kalangan sebagai petugas lapangan yang dikenal dengan nama Mitra Statistik.

Ini menandakan bahwa kegiatan sensus yang dilaksanakan secara nasional ini memang proyek besar dan memerlukan dana serta tenaga yang besar. Namun tentu saja sekalipun memerlukan dana serta tenaga yang besar, hasilnya pun sangat penting untuk menunjang pembangunan ke depan. BPS Indonesia menjadi lembaga pemerintah non deparemen yang sangat vital untuk menunjang perumusan rencana pembangunan secara makro.